TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

Tata Cara Pendirian Koperasi

 

TATA CARA
PENDIRIAN KOPERASI

I.      DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/KEP/KUKM/X/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akte Pendirian Koperasi;

TAHAPAN PENGAJUAN KOPERASI YANG BERBADAN HUKUM

1. RAPAT PEMBENTUKAN
2. PENGAJUAN BERKAS PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
3. PENINJAUAN LAPANGAN

1.      RAPAT PEMBENTUKAN

• a. Koperasi Primer dihadiri minimal 20 orang, dan untuk Koperasi Skunder minimal 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hokum yang diwakili oleh kuasanya.
• b. Dihadiri Pejabat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang;
• c. Yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain :
• 1) Nama dan kedudukan koperasi;
• 2) Keanggotaan;
• 3) Usaha yang akan dijalankan;
• 4) Permodalan;
• 5) Pemilihan Pengurus dan Pengawas;
• 6) Konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

2.      PENGAJUAN BERKAS PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI.
PERSYARATAN :

• a. Permohonan Pengesahan Akte Pendirian Koperasi bermeterai Rp. 6.000,-
• b. Petikan Berita Acara Rapat Pendirian/Pembentukan Koperasi;
• c. Neraca Awal;
• d. Tanda Bukti Setoran Anggota
• e. Daftar hadir Rapat Pembentukan.
• f. Daftar Nama Pendiri;
• g. Fotokopi KTP Pendiri;
• h. Akte Pendirian dari Notaris;
• i. Rencana Awal Kegiatan Usaha;
• j. Biodata Pengurus dan Penagawas;
• k. Surat Keterangan status Kantor;
• l. Daftar Inventaris kantor

3.      PENINJAUAN LAPANGAN.
DICEK KE LAPANGAN (SEKRETARIAT KOPERASI) OLEH TIM BADAN HUKUM KOPERASI
HASIL TIM PENINJAUAN LAPANGAN :

• a. Apabila sudah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun kelengkapan di lapangan maka diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
• b. Apabila ada kekurangan, untuk dilengkapi dahulu, sampai batas waktu paling lama 3 bulan, kalau lebih dari 3 bulan maka berkas dikembalikan kepada Koperasi.